PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang sering berkaitan dengan transaksi perusahaan. Pembayaran jasa konsultan, jasa manajemen, sewa kendaraan, hingga royalti dapat menimbulkan kewajiban pemotongan pajak ini.
Namun, tidak semua pembayaran kepada vendor otomatis dikenai PPh Pasal 23. Perusahaan perlu memahami jenis transaksi, status penerima penghasilan, serta ketentuan pengecualian sebelum menentukan perlakuan pajaknya.
Kantor Akuntan Publik Muchammad Nasran membantu perusahaan mengevaluasi transaksi dan pengelolaan perpajakan agar pencatatan, pemotongan, serta pelaporannya berjalan lebih tertib.
Apa Itu PPh Pasal 23?
PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
Dalam transaksi yang memenuhi ketentuan, pihak pembayar memotong sebagian penghasilan penerima. Pajak tersebut kemudian disetorkan kepada negara dan dilaporkan sesuai ketentuan.
Sebagai contoh, perusahaan membayar jasa manajemen kepada perusahaan lain. Apabila transaksi tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 dan tidak memperoleh pengecualian, pihak pembayar berkewajiban melakukan pemotongan.
Dengan demikian, penerima jasa tidak selalu membayarkan seluruh nilai tagihan kepada penyedia jasa. Sebagian pembayaran dialokasikan sebagai pajak yang dipotong.
Siapa yang Wajib Memotong PPh Pasal 23?
Pemotong PPh Pasal 23 antara lain badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
Orang pribadi tertentu juga dapat menjadi pemotong apabila ditunjuk sesuai ketentuan.
Karena itu, perusahaan perlu memeriksa kewajiban pemotongan ketika melakukan transaksi. Status penerima penghasilan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau bukan Pengusaha Kena Pajak tidak menjadi satu-satunya penentu kewajiban PPh Pasal 23.
Berapa Tarif PPh Pasal 23?
Dua tarif utama PPh Pasal 23 adalah 2% dan 15%. Penerapannya bergantung pada jenis penghasilan serta ketentuan khusus yang berlaku.
| Tarif | Contoh penghasilan |
|---|---|
| 2% | Sewa kendaraan, mesin, atau harta lainnya selain yang dikenai PPh final |
| 2% | Imbalan jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain yang termasuk objek PPh Pasal 23 |
| 15% | Bunga dan royalti yang termasuk objek PPh Pasal 23 |
| 15% | Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 |
Tabel tersebut merupakan gambaran umum. Misalnya, bunga yang dibayarkan kepada bank memiliki pengecualian, sedangkan hadiah undian memiliki perlakuan pajak tersendiri. Oleh sebab itu, perusahaan tetap perlu mengevaluasi karakter setiap transaksi.
Jasa Apa Saja yang Dapat Dikenai PPh Pasal 23?
Selain jasa teknik, manajemen, dan konsultan, ketentuan perpajakan mengatur berbagai jenis jasa lain yang dapat menjadi objek pemotongan.
Contohnya meliputi jasa akuntansi, pembukuan, atestasi laporan keuangan, periklanan, serta jasa tertentu dalam bidang teknologi informasi.
Penentuan objek pajak harus didasarkan pada pekerjaan yang sebenarnya dilakukan. Nama akun dalam pembukuan atau judul invoice saja belum cukup untuk menentukan jenis pajak.
Perusahaan sebaiknya memeriksa kontrak, ruang lingkup pekerjaan, identitas penyedia jasa, dan dokumen pendukung sebelum melakukan pembayaran.
Bagaimana Cara Menghitung PPh Pasal 23?
Secara umum, perhitungan dilakukan dengan mengalikan tarif yang berlaku dengan jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan. Untuk imbalan jasa yang diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015, dasar pemotongan tidak termasuk PPN.
Perhatikan contoh berikut.
PT A menggunakan jasa manajemen dari PT B dengan nilai jasa Rp10.000.000. Transaksi diasumsikan dikenai PPh Pasal 23 sebesar 2%, tanpa fasilitas pembebasan. Untuk memudahkan ilustrasi, unsur PPN tidak ditampilkan.
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Nilai jasa | Rp10.000.000 |
| PPh Pasal 23: 2% × Rp10.000.000 | Rp200.000 |
| Pembayaran kepada penyedia jasa | Rp9.800.000 |
PT A membayar Rp9.800.000 kepada PT B dan menyetorkan Rp200.000 sebagai PPh Pasal 23 yang dipotong. PT A juga perlu membuat bukti pemotongan untuk PT B.
Apabila tagihan mencakup PPN, perusahaan perlu memisahkan nilai jasa dan PPN sebelum menghitung pemotongan. Komponen penggantian biaya juga perlu ditelaah karena pengecualiannya dari jumlah bruto memerlukan pemenuhan syarat dan dokumen pendukung.
Apakah Semua Jasa Dikenai PPh Pasal 23?
Tidak. Perlakuan pajak atas pembayaran jasa dapat berbeda berdasarkan penerima penghasilan dan karakter pekerjaannya.
Sebagai contoh, imbalan jasa kepada orang pribadi dalam negeri dapat termasuk objek PPh Pasal 21. Sementara itu, persewaan tanah dan/atau bangunan serta jasa konstruksi yang memenuhi ketentuan pengenaan pajak final memiliki perlakuan PPh tersendiri.
Pembayaran kepada pihak luar negeri juga perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan PPh Pasal 26 dan persetujuan penghindaran pajak berganda apabila relevan.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menerapkan tarif 2% secara otomatis terhadap seluruh pembayaran jasa.
Kapan PPh Pasal 23 Dipotong, Disetor, dan Dilaporkan?
Penentuan saat pemotongan perlu memperhatikan pembayaran, penyediaan penghasilan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pembayaran sesuai karakter transaksi dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan kontrak dan dokumen tagihan menjadi penting dalam menentukan masa pajaknya.
Dalam ketentuan administrasi yang berlaku sejak penerapan PMK 81 Tahun 2024, penyetoran PPh Pasal 23 pada umumnya dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi pada umumnya dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan apabila batas waktu bertepatan dengan hari libur serta kebijakan khusus untuk masa pajak tertentu.
Mengapa Bukti Potong PPh Pasal 23 Penting?
Bagi penerima penghasilan, PPh Pasal 23 pada umumnya merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam penghitungan PPh tahunan sesuai ketentuan.
Karena itu, penerima penghasilan perlu memastikan bukti potong tersedia dan datanya sesuai dengan transaksi. Identitas wajib pajak, jumlah penghasilan bruto, nilai pajak, dan periode pemotongan perlu diperiksa.
Penerimaan kas yang lebih kecil daripada nilai tagihan juga tidak selalu berarti pendapatan perusahaan berkurang. Selisih tersebut dapat merupakan pajak yang telah dipotong oleh pelanggan dan perlu dicatat sebagai pajak dibayar di muka.
Kesalahan yang Perlu Dihindari Perusahaan
Pengelolaan PPh Pasal 23 membutuhkan kesesuaian antara transaksi, pembukuan, pembayaran, dan pelaporan pajak.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
- Menentukan jenis pajak hanya berdasarkan nama invoice.
- Menganggap seluruh jasa dikenai tarif 2%.
- Menghitung pemotongan jasa dari nilai tagihan termasuk PPN.
- Mengabaikan status dan dokumen perpajakan penerima penghasilan.
- Tidak menyerahkan atau tidak mengumpulkan bukti potong.
- Tidak merekonsiliasi pembukuan dengan pelaporan pajak.
Perusahaan dapat mengurangi kesalahan dengan membuat daftar pemeriksaan vendor, menelaah pajak sebelum pembayaran, dan melakukan rekonsiliasi setiap bulan.
Dukungan Kantor Akuntan Publik Muchammad Nasran
Melalui layanan Perpajakan, Kantor Akuntan Publik Muchammad Nasran membantu perusahaan mengevaluasi perlakuan pajak, melakukan rekonsiliasi, serta memperbaiki pengelolaan kewajiban perpajakan.
Layanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mendukung ketepatan pencatatan transaksi dan saldo pajak. Untuk kebutuhan pemeriksaan independen atas laporan keuangan, tersedia layanan Audit dan Asurans.
Perusahaan juga dapat memanfaatkan layanan Risiko dan Pengendalian untuk mengevaluasi proses pembayaran dan pengawasan pajak. Adapun layanan Konsultasi Manajemen dan Bisnis serta Transformasi Proses Bisnis mendukung perbaikan kebijakan, prosedur, dan alur kerja perusahaan.
Konsultasikan PPh Pasal 23 Perusahaan Anda
Apakah perusahaan Anda masih mengalami kesulitan menentukan objek PPh Pasal 23, menghitung pemotongan, atau mencocokkan bukti potong dengan pembukuan?
Kantor Akuntan Publik Muchammad Nasran berbasis di Malang, Jawa Timur, dengan cakupan layanan seluruh Indonesia.
Kunjungi halaman Kontak Kantor Akuntan Publik Muchammad Nasran, hubungi WhatsApp 0852-3105-6113, atau kirim email ke muchammadnasran@gmail.com untuk mendiskusikan kebutuhan perusahaan Anda.
